The Public Prosecution Service of the Republic of Indonesia (Indonesian: Kejaksaan Republik Indonesia) is the government agency of Indonesia authorized for conducting public prosecution in Indonesia.

It has other duties and authorities over certain matters as prescribed by laws.

[3][4] The Service is structured on three levels of governance: National, Provincial and Municipal (although formally, it is only known as Central and Regional level).

[5] Under the 2004 Public Prosecution Service Act (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) Article 30, the prosecutors of the Service are vested with law enforcement authority in:[1][6] Under the 2021 amendment of the Public Prosecution Service Act, new powers were added.

[7] Kejaksaan Tinggi Aceh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kejaksaan Tinggi Riau Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Kejaksaan Tinggi Jambi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Kejaksaan Tinggi Bengkulu Kejaksaan Tinggi Lampung Kejaksaan Tinggi Bangka-Belitung Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Kejaksaan Tinggi Banten Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kejaksaan Tinggi Bali Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur and North Kalimantan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Kejaksaan Tinggi Gorontalo Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Kejaksaan Tinggi Maluku Kejaksaan Tinggi Papua Barat Kejaksaan Tinggi Papua